Mediasindonews.com | PEKANBARU - Komisi V DPR RI mengumpulkan Gubernur Riau bersama semua Bupati/Wali Kota dan Kadis PU seluruh Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Jumat (14/7) malam. Mereka membahas infrastruktur dan transportasi yang merusak jalanan di Riau hingga larut malam.

Pantauan di lokasi, hampir semua bupati ikut hadir, hanya beberapa saja yang diwakilkan oleh pejabatnya. Mulai dari jalan rusak baik tanggung jawab Pemprov Riau yang terbanyak maupun jalan kabupaten lainnya, truk over kapasitas hingga abrasi menjadi ancaman daerah Riau.

Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mendapat giliran untuk menyampaikan aspirasi masyarakatnya. Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan hal yang mengejutkan.

Sintong mengkhawatirkan kantornya terancam tenggelam. Kantor bupati termegah se Indonesia itu akan tenggelam dan menyatu dengan Sungai Rokan jika tidak ada upaya untuk menyelematkannya.

Sebab, Sintong menyampaikan setiap tahun, tanah di depan kantor bupati berkurang hingga dua meter. Gedung itu hanyak berjarak 100 meter dari bibir Sungai Rokan.

"Setiap tahunnya, kami kehilangan 2 meter tanah di depan kantor bupati karena abrasi. Jika ini berlanjut, dalam 5 tahun kantor bupati bisa terancam masuk sungai," jelas Bupati Sintong di hadapan Komisi V DPR RI.

Sintong mengharapkan bantuan lebih lanjut dari pemerintah pusat dan Pemprov Riau untuk mengatasi masalah abrasi dan infrastruktur ini. Anggaran Pemkab Rohil dirasa tak cukup mengatasi jalanan rusak dan persoalan abrasi.

''Abrasi di daerah pesisir Rokan Hilir menjadi isu serius yang perlu mendapatkan penanganan prioritas,'' ujarnya.

Sintong juga menyebutkan, saat ini ada 372 sumur minyak di Rohil tetapi dampaknya terhadap infrastruktur masyarakat sangat besar.

Karena menurut Sintong, operasional Pertamina Hulu Rokan telah membawa dampak signifikan terhadap kondisi jalan di Rokan Hilir. Banyak truk berat membawa tanah timbun untuk Wellpad (WP) dan itu jauh melebihi kapasitas jalan yang ada.

"Kami mengharapkan cara yang lebih baik untuk transportasi ini, mempertimbangkan berat muatan truk. Jalan yang kami bangun cepat rusak akibat beban yang besar. Untuk infrastruktur, kami hanya bisa mengeluarkan sekitar Rp 120 miliar setiap tahunnya, sementara kami masih memiliki jalan yang rusak sekitar 1.200 km," katanya.

Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) Asmar juga menyampaikan hal yang senada. Dia mengatakan, banyak infrastruktur belum bagus di daerah kepulauan tersebut.

"Infrastruktur jalan di Meranti ini sangat memprihatinkan, pelabuhan juga parah. Abrasi juga setiap tahun sampai 12 meter, mohon kiranya dibantu," kata Asmar.

Wakil Bupati Indragiri Hilir, Syamsuddin Uti yang hadir juga menyinggung soal kondisi infrastruktur. Menurutnya, kondisi jalan yang dijuluki jembatan shiratal mustaqim sempat viral beberapa waktu lalu.

"Kami banyak jembatan rusak. Sehingga sering diviralkan kemana-mana, kami ada jembatan shiratal mustaqim itu sampai ke mana-mana, sampai ke Malaysia juga itu," kata Syamsuddin.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengakui wilayahnya masih banyak kondisi infrastruktur yang perlu dibenahi. Meski demikian, pihaknya telah membenahi 64 persen jalan provinsi.

"Pertama jalan provinsi kita itu juga belum semuanya mantap, baru sekitar 64 persen yang dibenahi. Dengan begitu, tentunya masih banyak yang perlu dibenahi sementara kondisi di wilayah tersebut juga cukup luas," jelasnya.

Menurut Syamsuar kondisi kerusakan seperti di kawasan laut, pulau dan sungai terutama di Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan yang telah dikunjungi rombongan Komisi V DPR RI. (ADV)