Mediasindonews.com | Inhu - Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Anggaran Panwaslu pada Pemilihan Gubernur Riau APBD dan APBN di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) pada Tahun 2017-2018. Sekretaris Bawaslu Inhu ditahan jajaran Kejaksaan Tinggi Riau, dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu.

PENAHANAN terhadap tersangka Yulianto Sekretaris Bawaslu Inhu dilakukan tim penyidik Pidsus Kejari Inhu dalam Tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti. Terhadap tersangka dilakukan penahananan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023.

"Terhadap tersangka dilakukan penahanan berdasarkan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Anggaran Panwaslu pada Pemilihan Gubernur Riau APBD dan APBN di Kabupaten Indragiri Hulu pada Tahun 2017/2018. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, Tersangka Yulianto, S.Hut Bin (Alm) Tarachim dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Rengat," tegas Arico Novi Saputra, SH Kepala Seksi Intelijen Kejari Inhu.

Diungkapkanya, Bawaslu Inhu pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang saat itu bernama Panwaslu Inhu menerima anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD denggan total Pagu sekitar Rp.18.586.357.000, kemudian dari pencairan tersebut dapat terealisasi sekitar Rp.13.637.957.093, dari Realisasi tersebut dipergunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Bawaslu Kab. Indragiri Hulu sebesar Rp.2.352.852.493, oleh Bawaslu Inhu.

"Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bawaslu Kab. Indragiri Hulu dilakukan secara fiktif atau markup serta membuat bukti pengeluaran uang yang tidak sah, sebagaimana mestinya yang mana setelah dilakukan perhitungan kerugian negara oleh auditor disimpulkan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.929.004.199," ungkapnya.

"Akibat perbuatannya, tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. serta pasal 3 Jo Pasal 18 Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," jelasnya, Rabu (18/10/2023).