Mediasindonews.com | Dumai – Dua tersangka kilang Dumai meledak inisial IR dan WN mempraperadilankan Polda Riau. Sidang digelar di PN Dumai secara maraton, sejak Senin (9/10/2023) lalu. Diperkirakan selesai pada Kamis (12/10/2023).

Gugatan Prapid tersebut dijadikan dua berkas, dengan register nomor: 4/Pid.Pra/2023/PN.Dum dan pemohon WN perkara nomor: 5/Pid.Pra/2023/PN.Dum. Sidang gugatan Termohon IR dipimpin hakim M Tahir, serta gugatan WN dipimpin hakim Alfarobi. 

Gugatan praperadilan Polda Riau perihal menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka IR dan WN dalam perkara ledakan kilang Pertamina Dumai pada awal April lalu.

Dalam gugatan disebutkan, IR dan WN adalah pekerja kontraktor dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dijadikan tersangka dalam kasus ledakan Kilang Pertamina Dumai.

Kedua pemohon ini sebelum pipa dalam Kilang Pertamina Dumai meledak, bekerja atas perintah Pertamina. Baik IR dan WN sudah memiliki keahlian melakukan tiknes atau pengukuran pipa.

Pada sidang lanjutan Selasa (10/10/2023), agenda mendengar keterangan dua ahli dan saksi penyidik Polda Riau, digelar terpisah di ruang sidang Sri Bunga Tanjung PN Dumai Kelas IA.

Dr Musa Darwin SH MH, Ahli Hukum Pidana dan acara pidana FH Unikom Bandung yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Pemohon dalam sidang menjelaskan soal keahliannya sebagai saksi ahli terkait ditetapkannya seseorang tersangka.

Terkait perkara praperadilankan Polda Riau ini, saksi ahli Dr Musa Darwin SH MH, di hadapan sidang menjawab pertanyaan Kuasa Pemohon maupun termohon (Polda Riau) mengatakan, untuk menentukan seseorang sebagai tersangka harus didukung dua alat bukti yang sah sebagimana pasal 184 KUHAP juncto 183 KUHAP.

"Penyidik haruslah dapat membuktikan adanya minimal dua alat bukti (secara kuantitas). Minimal dua alat bukti tersebut harus memiliki korelasi dengan dugaan tindak pidana yang dituduhkan (alat bukti harus berkualitas)," ujar saksi.

Sesuai pasal 51 ayat 1 KUHP,  kata saksi, terhadap perbuatan menjalankan perintah tidak dapat dipidana atau dalam penyidikan tidak patut ditetapkan sebagai tersangka.

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022, ada permintaan dari Pertamina untuk mentiknes kepada pemohon (IR alias R dan WN). Setelah selesai membuka insulasi pipa, pemohon (IR alias R dan Wn) melakukan tiknes.

Ssetelah dilakukan tiknes atau pipa sudah diukur oleh pemohon, maka pemohon (WN) bertanya kepada pihak Pertamina bagian Maintenance Area (MA) apakah pipa yang di tiknes akan diinsulasi? Namun pihak Pertamina (MA) sebut tidak karena insulasi tersebut nanti akan ditutup oleh Maintenance Area (MA).

Dan ketika kuasa pemohon bertanya kepada saksi ahli Karyanto Herlambang soal pipa meledak terkait kasus ini, pemohon ditersangkakan karena membuka insulasi pipa dan tidak dipasang kembali.

Namun, kata saksi ahli bukan sebab insulasi tak terpasang sehingga pipa meledak. Melainkan, tergantung daya tahan pipa tersebut. “Walau pipa sudah diinsulasi kalau pipa sudah korosi bisa terjadi ledakan,” terang ahli menambahkan.

Sementara, saksi dari penyidik Polda Riau, Rivi mengatakan pihaknya dalam menetapkan kedua tersangka telah sesuai prosedur. Baik pemeriksaan saksi, alat bukti serta gelar perkara.