Dumai -Wakil Ketua DPRD Dumai Mawardi didampingi anggota Jem Harahap, Salman dan Kamisan didalam rapat yang digelar Camat Bukit Kapur bersama warga jalan Cemara Kelurahan Bagan Besar Timur bersama pihak perusahaan PT Mitra Wahyu Perkasa, PT Suropati Jaya Abadi dan PT Kanza Mulia Mandiri yang berakhir viral, karena para perwakilan perusahaan diusir dari ruangan jika tak bisa membuat keputusan dalam rapat oleh DPRD Dumai.

Para perwakilan DPRD Dumai sangat mendukung tuntutan warga Jalan Cemara tersebut, agar pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk bisa peduli dengan lingkungan. Terutama pada akses badan jalan jika rusak untuk diperbaiki.

Mawardi mengajak warga ramai melaporkan jalan rusak di Kecamatan Bukit Kapur.Menurutnya, hal itu dikarenakan bisa membantu data terbaru untuk penanganan prioritas yang akan diperbaiki. "Sangat setuju terkait dengan pengaduan jalan karena yang pertama kita butuh masukan masyarakat terkait mana yang menjadi prioritas mana yang perlu dikerjakan atau tidak," jelasnya sembari mengatakan contoh badan jalan Cemara ini yang notabene dirusak oleh pihak perusahaan dan sudah menjadi tangungan pihakperusahaan melalui CSR.

Disamping itu perwakilan warga, Al tetap mendesak pihak perusahaan agar segera memperbaiki badan jalan serta tetap tertip pada rambu rambu yang dibuat oleh pemerintah, agar kapasitas kendaraan yang melintas sesuai tonase jalan dan rambu rambu yang terpasang di depan masuk jalan.

Al juga berharap, khusus jalan Cemara untuk segera diperbaiki melalui dana CSR, supaya pihak perusahaan bisa peduli kedepannya. Jika tidak warga akan pasang portal dan tidak lagi membenarkan pihak perusahaan untuk beroperasi di wilayah pemungkiman warga.

Disamping itu, Camat meminta pihak perusahaa agar bisa menghadirkan pihak perusahaan yang benar benar bisa membuat keputusan. Agar rapat bisa berjalan sesuai keinginan semua pihak yang hadir pada hari ini.

"Kita tetap akan mendengar dan mencari solusi dari kondisi badan jalan yang sudah sangat memperihatinkan ini. Dimana warga butuh akses yang bagus dan pihak perusahaan tetap bisa beroperasi sesuai aturan yang berlaku. Jika sudah gak bisa bekerja sama yang sesuai keinginan warga hal ini kita laporkan ke pimpinan untuk dievaluasi ulang izin dan keberadaan perusahaan tersebut," jelas Camat Bukit Kapur, Agus Gunawan SSOS.

Sesuai pantau, suasana rapat berjalan memanas dan ditenangkan oleh Camat sebagai pelaksana dan menunda rapat untuk beberapa hari dengan menyurati kembali perusahaan untuk bisa menghadirkan pihak yang bisa buat keputusan, jika tak di indahkan sesuai keinginan warga dan keputusan DPRD maka jalan tersebut di tutup dari akses operasi perusahaan. Dan pihak perusahaan yang hadir dalam mewakili dalam pertemuan tersebut gak bisa berbuat apapun. Dan rapat itu kini viral di grub grub whatshap di Kecamatan Bukit Kapur. Dan akan dilanjutkan pada Senin depan.