Mediasindonews.com I Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau menyatakan akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberi dampak signifikan bagi pendapatan daerah. Sejumlah BUMD justru disorot karena dianggap membebani keuangan daerah akibat lemahnya kinerja dan tidak efisiennya pengelolaan.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara terbuka mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi beberapa BUMD yang tidak sejalan dengan tujuan pendiriannya. Menurutnya, BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan malah menjadi beban anggaran.

Ia secara spesifik menyoroti PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Permodalan Investasi Riau (PIR) yang dinilai belum menunjukkan hasil nyata meski telah memiliki struktur organisasi yang gemuk.

“Terhadap PT SPR dan PT PIR, seharusnya bisa memberi penambahan bagi daerah, bukan makin habis. PT PIR ada direksi satu dan direksi dua, tapi tidak ada pendapatan. SPR Erlangga juga belum nampak hasilnya, tapi struktur organisasinya makin banyak,” tegas SF Hariyanto di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu (31/12/2025).

Menurutnya, ketidakseimbangan antara jumlah jabatan struktural dan capaian keuangan menjadi persoalan mendasar yang harus segera dibenahi. Penambahan posisi dan biaya operasional tanpa diiringi peningkatan pendapatan dinilai sebagai praktik yang tidak sehat bagi keberlanjutan BUMD.

“Masalah inilah yang harus kita selesaikan ke depan, karena kita ingin BUMD itu hidup dan memberi manfaat,” ujarnya.

Plt Gubernur Riau juga menekankan pentingnya profesionalisme direksi BUMD. Ia mengingatkan agar para pimpinan perusahaan milik daerah benar-benar fokus pada kinerja dan hasil, bukan pada fasilitas.

“Saya berharap direkturnya bekerja dengan baik. Jangan belum apa-apa sudah minta beli mobil. Kalau begitu, bagaimana mau meningkatkan pendapatan,” katanya.

Selain SPR dan PIR, sorotan tajam juga diarahkan kepada Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). SF Hariyanto menilai kondisi tata kelola BRKS saat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena belum tuntasnya proses pengisian direksi dan komisaris.

“BRKS sampai sekarang hasil panselnya belum keluar. Direksi tidak ada, komisaris tidak ada. Ini jelas salah dan melanggar aturan. Artinya harus kita benahi dulu,” ungkapnya.

Padahal, lanjut SF Hariyanto, BRKS sebelumnya pernah menjadi salah satu BUMD andalan dengan kontribusi besar terhadap PAD Provinsi Riau. Namun kondisi tersebut kini mengalami penurunan drastis.

“BRKS dulu bisa menghasilkan ratusan miliar, bahkan pernah sampai 500 miliar. Sekarang hanya sekitar 80 miliar,” terangnya.

Ia juga menyoroti ketidakseimbangan antara banyaknya jaringan layanan dengan pendapatan yang dihasilkan. Banyaknya gerai dinilai tidak sebanding dengan kontribusi keuangan bagi daerah.

“Gerainya banyak, tapi pendapatannya tidak sebanding. Ini yang perlu dikaji,” ujarnya.

Plt Gubernur Riau menegaskan bahwa evaluasi mendalam terhadap struktur biaya dan belanja operasional BRKS menjadi hal yang tidak bisa ditunda. Langkah ini diperlukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perusahaan daerah.

“Kita harus lihat, ke mana BRKS ini, apakah belanja operasionalnya terlalu besar atau bagaimana. Ini yang harus kita selesaikan ke depan,” katanya.

Melalui evaluasi menyeluruh tersebut, Pemprov Riau berharap BUMD dapat kembali ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan