Pekanbaru - Komisi II DPR rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan sejumlah gubernur terkait dana transfer pusat ke daerah. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengungkap sejauh ini cuma ada 4 provinsi di Indonesia yang tidak tergantung pada dana dari pusat atau APBN.

"Kita tahu lebih dari 70% daerah di RI baik Provinsi maupun kabupaten/kota ketergantungan terhadap APBN tinggi, kami anggap ketergantungan tinggi kalau PAD di bawah 40%," kata Rifqinizamy saat rapat kerja, Rabu (30/4/2025).

Dia menyebut cuma ada segelintir provinsi yang mampu secara mandiri menjalankan otonomi daerahnya. Ia menyebut beberapa provinsi itu punya pendapatan asli daerah (PAD) di atas 60 persen.

"Hanya beberapa daerah yang PAD-nya di atas 60% yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah," ucapnya.

Dengan demikian, ia menyebut puluhan provinsi lainnya masih sangat bergantung kepada APBN. Bahkan, kata dia, ada daerah yang cuma punya 4 persen pendapatan asli daerah.

"Sisanya pada posisi tengah, dan yang paling, tentu ini jadi koreksi kita bersama, dan upaya kita bersama PAD-nya di bawah 10%, ada yang cuma 4% ada yang cuma 5%, ada yang cuma 6%, itu artinya ketergantungan APBN-nya sangat tinggi," ujar dia.

Rapat Komisi II DPR ini masih berlangsung. Saat ini, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda tengah memberikan pemaparan.