Mediasindonews.com I BANGKINANG KOTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun 2024 di Ruang Rapat Paripuran DPRD Kampar, Bangkinang Kota, kamis (24/4/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Sunardi Ds dan dihadiri Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kampar menyampaikan sejumlah rekomendasi prioritas terhadap beberapa OPD.

Ketua Pansus 1, M. Panji Gusti Pangestu yang diwakili Wakil Ketua Rizki Ananda kepada wartawan menyampaikan terkait UHC yang masih banyak masyarakat Kabupaten Kampar belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

“Terkait UHC, masih banyak masyarakat miskin kita yang belum mendapatkan pelayanan yang layak. Jadi itu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitas kesehatan yang layak kepada masyarakat miskin di Kampar,” ujarnya.

Selain itu, dibidang Pendidikan Rizki Ananda mengatakan Pemerintah Daerah agar memperhatikan anak-anak putus sekolah yang terkendala biaya.

“Kampar masih banyak anak-anak putus sekolah yang disebebkan biaya, seperti tidak adanya biaya untuk seragam. Jadi kami menyarankan untuk memberikan anggaran beasiswa. Diantaranya beasiswa bagi yang kurang mampu dan beasiswa bagi yang berprestasi,” ungkapnya.

Kemudian Anggota DPRD Kampar Dapil IV ini juga memberikan rekomendasi terkait bangunan gedung sekolah yang masih banyak tidak layak.

“Memperhatikan untuk membangun sekolah yang layak, seperti yang masih bisa direhab, dilakukan rehab bangunan begitupun dengan yang tidak layak sama sekali untuk semestinya dilakukan membangun bangunan yang baru, bangun bangunan yang baru,” jelasnya.

Dibidang Sosial, Rizki Ananda menekankan kepada Dinas Sosial agar memperbaharui DTKS sebab masih banyak masyarakat yang mesti diberikan bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan.

“Jadi kami menganjurkan Dinas Sosial agar pembaruan data atau update data DTKS supaya masyarakat di Kampar benar-benar sesuai fakta di lapangan. Di desa kan sudah ada pendamping desa dari Dinsos, jadi pendamping desa harus melihat langsung apakah warga ini layak atau tidakkah terdata di DTKS,” tutupnya.

Sementara itu, anggota Pansus 1 Rinaldo Saputra SE,MM menyampaikan dibidang kesehatan, bahwa Pemerintah Daerah harus menjalin kerjasama dengan berbagai Rumah Sakit yang ada di pinggiran Kabupaten Kampar seperti RS Madani dan rumah sakit lainnya untuk masyarakat yang jauh berobat ke RSUD Bangkinang.

Lebih lanjut, pria kelahiran Rumbio ini mengatakan agar Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru untuk wilayah pinggiran kota.

“Terhadap kebakaran, jika ada bencana kebakaran untuk daerah-daerah pinggiran kota yang jauh agar bekerjasama dengan pemadam kebakaran Pekanbaru. Untuk daerah yang jauh seperti Tapung, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kampar Kiri agar disediakan mobil kendaraan operasional Pemadam Kebakaran,” terangnya

Kemudian sesuai instruksi Bupati Kampar terkait Camat harus tinggal di rumah dinas, Rinaldo Saputra menyebut harus sesuai dengan fakta lapangan.

“Saat ini banyak rumah dinas camat yang tidak layak dihuni, berarti Bupati harus menyegerakan membuat rumah dinas untuk kecamatan yang tidak memiliki rumah dinas dan merenovasi rumah dinas yang tidak layak huni. Diantaranya terdapat 2 kecamatan yang belum memiliki rumah dinas yaitu Kecamatan Salo dan Bangkinang Kota dan terdapat 10 kecamatan yang layak, selebihnya harus dilakukan renovasi,” jelasnya.

Kemudian Rinaldo menyebut terkait tenaga pendidik agar dilakukan pemerataan diseluruh Kabupaten Kampar.

“Penempatan guru mesti di atur ulang, jangan hanya banyak dikota. Daerah pinggiran saat kni masih banyak kurang tenaga pendidik, jadi mesti dilakukan pemerataan penempatan guru,” pungkasnya. (ADV)