Riau Provinsi Ke-2 Terbanyak PHK di Indonesia, Gubernur Ungkap Penyebabnya
Minggu, 13-04-2025 - 23:33:23 WIB
Baca juga:
   
 

Mediasindonews.com I Pekanbaru - Provinsi Riau tercatat sebagai daerah dengan jumlah pekerja yang paling banyak pekerjanya di PHK atau nomer 2 di Indonesia. Gubernur Riau Abdul Wahid mengungkap alasan ribuan pekerja di PHK.


Abdul Wahid mengungkap PHK terbesar di Riau berasal dari perusahaan kelapa yang beroperasi di Indragiri Hilir. Penyebab PHK tak lain karena keterbatasan bahan baku di Negeri Seribu Parit.


"PHK itu akibat dari tersedianya bahan baku (kelapa). Setelah saya cek ke lapangan bukan semata-mata karena pengaruh ekspor, tapi produksi buah kelapa itu yang menurun," ujar Gubernur, Selasa (8/4/2025).


Produksi kelapa biasanya dalam 1 hektare mencapai 10 ribu buah. Namun akhir-akhir ini menurun drastis hingga 50 persen yaitu sekitar 4-5 ribu.


"Biasa 1 Ha sekitar 10 ribu kepala setiap panen, sekarang tinggal 4-5 ribu aja atau hampir 50 persen turun," kata Wahid.


Penyebab penurunan tak lain karena usia tanam kelapa. Saat ini, rata-rata usianya sudah 30-40 tahun hingga menyebabkan produktivitas tak maksimal.


Tak hanya di lahan perusahaan, produksi kelapa dari rakyat juga menurun. Hal itu juga dipengaruhi kondisi alam yang tidak stabil.


"Saya lihat di lapangan rata-rata kelapa rakyat belum ada replanting karena usia 30, 34. Bahkan ada yang 40 tahun juga belum diremajakan dan ada juga akibat perubahan kondisi alam menyebabkan produktivitas terganggu karena selama ini tata kelola-nya tradisional," kata Wahid.


Dalam tahap awal, Wahid akan memanggil perwakilan dari pemerintah di Kabupaten Indragiri Hilir dan pihak perusahaan. Salah satunya untuk mencari solusi dan mengajak tetap menjual panen kelapa ke dalam negeri agar tak berdampak PHK.


"Saya akan memanggil Pemkab Inhil dan pihak perusahaan yang menyebabkan terjadi PHK. Nanti kita cari jalan keluarnya, yang paling penting adalah mengajak tetap jual kelapa dalam negeri agar tidak terjadi PHK besar-besaran," katanya.


Jumlah PHK dari perusahaan Sambu Grup sendiri mencapai 3 ribuan orang. Namun, sekitar 700-an pekerja sudah diperkerjakan kembali oleh perusahaan.


"Di PT Pulau Sambu itu hampir 2 ribu lebih, hampir 3 ribu (di PHK). Tapi sudah ditarik untuk dipekerjakan kembali sekitar 700-an. Kalau yang besar (PHK) itu PT Sambu saja. Kalau yang lain hanya ritel biasa saja," kata Wahid.


Diketahui, hingga Februari 2025, sudah ada sekitar 18 ribu lebih pekerja di Indonesia yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan PHK terjadi di 15 provinsi.


Totalnya, sudah ada 18.610 orang tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya selama dua bulan pertama 2025. Ada tambahan sekitar 15.285 orang bila dibandingkan dengan data PHK Januari 2025 tercatat sebanyak 3.325 orang.


Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah yaitu sekitar 57,37% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan yakni 18.610 orang. Lalu disusul Provinsi Riau dengan angka sekitar 3.500-an pekerja.


Berikut daftar pekerja yang kena PHK di sejumlah provinsi berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per Februari 2025:


1. Jawa Tengah 10.677 orang
2. Riau 3.530 orang
3. Jakarta 2.650 orang
4. Jawa Timur 978 orang
5. Banten 411 orang
6. Bali 87 orang
7. Sulawesi Selatan 77 orang
8. Kalimantan Tengah 72 orang
9. Kepulauan Riau 67 orang
10. Sumatera Selatan 25 orang
11. Jawa Barat 23 orang
12. Sulawesi Tenggara 6 orang
13. Bangka Belitung 3 orang
14. Sumatera Utara 2 orang
15. Sumatera Barat 2 orang.




 
Berita Lainnya :
  • Pembukaan Pacu Jalur Kuansing 2024, Seluruh Pejabat Tinggi Diarak Dengan Perahu Baganduang
  • Sosialisasi KUHP Baru: Mabuk di Tempat Umum yang Mengganggu Ketertiban Dapat Didenda Rp 10 Juta
  • Geng Motor Mersahkan Masyarakat diTangkap Polresta Pekanbaru Riau
  • Banjir Merendam Jalan Sudirman Ujung Pekanbaru
  • Mengusut Akar Korupsi di Balik Hancurnya Kebun Karet Pemda Kuansing
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    1 Pembukaan Pacu Jalur Kuansing 2024, Seluruh Pejabat Tinggi Diarak Dengan Perahu Baganduang
    Rabu, 21-08-3024 - 18:56 WIB
    2 Sosialisasi KUHP Baru: Mabuk di Tempat Umum yang Mengganggu Ketertiban Dapat Didenda Rp 10 Juta
    Sabtu, 10-01-2026 - 18:37 WIB
    3 Geng Motor Mersahkan Masyarakat diTangkap Polresta Pekanbaru Riau
    Sabtu, 10-01-2026 - 18:34 WIB
    4 Banjir Merendam Jalan Sudirman Ujung Pekanbaru
    Sabtu, 10-01-2026 - 18:33 WIB
    5 Mengusut Akar Korupsi di Balik Hancurnya Kebun Karet Pemda Kuansing
    Sabtu, 10-01-2026 - 18:30 WIB
    6 Pemprov Riau Buka Seleksi Terbuka untuk 69 Jabatan Kepala Sekolah SMA/SMK
    Sabtu, 10-01-2026 - 18:26 WIB
    7 Walikota Pekanbaru Dikabarkan Rombak Pejabat Eselon III dan IV Hari Ini
    Sabtu, 10-01-2026 - 18:23 WIB
    8 Pemprov Riau Segera Bentuk Pansel Baru untuk Seleksi Ulang Komisaris, Dirut dan Direksi BRK Syariah
    Rabu, 07-01-2026 - 20:41 WIB
    9 Libatkan Kemendagri, Penetapan APBD Pekanbaru Tahun 2026 Direncanakan Besok
    Rabu, 07-01-2026 - 20:40 WIB
    10 Plt Gubri Bakal Lantik 15 Pejabat Eselon II Pekan Depan
    Rabu, 07-01-2026 - 20:38 WIB
    11 SPPD dan Sosper Fiktif Diduga Masih Terjadi di Sekretariat DPRD Riau Pada Tahun 2025
    Rabu, 07-01-2026 - 20:36 WIB
    12 Kalapas Bagansiapiapi Beri Pengarahan WBP, Tekankan Disiplin, Keamanan, dan Kesehatan
    Senin, 05-01-2026 - 21:21 WIB
    13 Pengarahan Awal Tahun 2026, Kalapas Bagansiapiapi Tegaskan WBP Agar Patuhi Peraturan 
    Senin, 05-01-2026 - 21:18 WIB
    14 Perusahaan Pers Tidak Wajib Terdaftar di Dewan Pers dan Wartawan Tidak Diwajibkan UKW, Namun Profesionalisme Tetap Berlandaskan UU Pers
    Senin, 05-01-2026 - 21:14 WIB
    15 Plt Gubernur Riau Bongkar Borok BUMD: Struktur Gemuk, Kinerja Mandek, PAD Merosot
    Minggu, 04-01-2026 - 21:31 WIB
    16 Kontrak Senyap Rp Triliunan? Pemprov Riau Tak Tahu, Aryaduta Sudah Dikunci Lippo
    Minggu, 04-01-2026 - 21:27 WIB
    17 Empat Tersangka Perambahan Kawasan TAHURA OKH Di Kab. Tanjabtin,  Provinsi Jambi Siap Didangkak
    Minggu, 04-01-2026 - 21:25 WIB
    18 RMRB Bersilaturahmi Dengan LAMR Riau, Ketum DPP Akel , Mari Bersama Jaga Marwah Riau
    Kamis, 01-01-2026 - 11:37 WIB
    19 Bomen : Negara dan Lembaga Publik tidak Punya Kewenangan Menentukan “Kelayakan Wartawan
    Kamis, 01-01-2026 - 11:30 WIB
    20 Malam Tahun Baru 2026 Tanpa Kembang Api, Propinsi Riau
    Kamis, 01-01-2026 - 11:27 WIB
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © mediasindonews.com