Mediasindonews.com I Indragiri Hulu – Gubernur Riau Abdul Wahid, didampingi Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Ade Agus Hartanto, mengumpulkan perusahaan tambang batu bara untuk membahas persoalan jalan rusak akibat kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) angkutan batu bara di Inhu. Kondisi jalan yang semakin parah dinilai menghambat aktivitas masyarakat.

Dalam pertemuan di aula kantor Camat Kelayang, Senin (17/03/2025), Gubernur Wahid menegaskan, bahwa perusahaan harus ikut berpartisipasi dalam perbaikan jalan, khususnya di ruas yang mengalami kerusakan berat, seperti di Kecamatan Peranap hingga Kelayang.

“Saya sengaja datang ke Kelayang karena kondisi jalan sangat memprihatinkan. Aktivitas masyarakat terganggu akibat kerusakan parah ini, sehingga harus ada solusi,” ujar Abdul Wahid.

Beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut, seperti PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Samantaka Batu Bara, PT BA, PT Barat Mitra Sejahtera (BMS), dan PT Edco, diakui memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Namun, Gubernur mengingatkan bahwa tata kelola yang buruk justru merugikan masyarakat.

“Kerusakan jalan ini terjadi karena kendaraan ODOL. Jalan yang seharusnya bertahan 15-20 tahun justru rusak dalam lima bulan. Kami tidak melarang aktivitas tambang, tetapi harus ada aturan yang jelas agar jalan yang dibangun pemerintah bisa dinikmati lebih lama oleh masyarakat,” tegasnya.

Jalan dari Peranap hingga Kelayang bukan hanya akses bagi tambang, melainkan jalan umum yang digunakan masyarakat. Oleh karena itu, Gubernur meminta perusahaan mengontrol muatan kendaraan agar tidak berlebihan dan tidak melanggar regulasi pemerintah.

“Saya tidak ingin kejadian ini terus berulang. Perusahaan tambang harus berkontribusi dan memperbaiki jalan sebelum Idulfitri agar tidak mengganggu aktivitas warga,” tambahnya.

Bupati Inhu Ade Agus Hartanto menyambut baik inisiatif Gubernur, menyebutnya sebagai langkah luar biasa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Menurutnya, kerusakan jalan yang disaksikan langsung oleh Gubernur terjadi mulai dari Lala hingga Kecamatan Peranap, termasuk akses menuju Napal.

“Perusahaan tambang dan kelapa sawit harus berkontribusi dalam perbaikan jalan yang mereka gunakan. Yang lebih penting, perlu ada jalan alternatif atau jalan khusus untuk tambang agar masalah ini tidak terus berulang. Jika masih menggunakan jalan yang sama, perbaikannya hanya akan bertahan 5-6 bulan sebelum rusak kembali,” jelas Ade Agus.

Selain itu, ia meminta para pengusaha tambang mengatur operasional angkutan agar tidak mengganggu masyarakat.

“Banyak keluhan soal truk batu bara yang konvoi dan parkir sembarangan, seperti kereta api yang berjejer panjang, sehingga menghambat lalu lintas. Perusahaan harus memberikan edukasi kepada para sopir agar mematuhi aturan,” tegasnya.

Komitmen Perusahaan Tambang
Direktur PT PIR, Nurhadi, dalam forum tersebut menyatakan kesiapannya untuk menjalankan arahan Gubernur dan Bupati.

“Kami siap melaksanakan arahan tersebut. Sebelumnya, pembangunan jalan alternatif sudah pernah dibahas, tetapi terkendala izin dari pihak lain. Kami berharap ada solusi agar investasi dan infrastruktur bisa berjalan beriringan,” ujar Nurhadi.

Gubernur menutup pertemuan dengan harapan bahwa perusahaan segera mengambil langkah konkret sebelum Idhul Fitri, demi kelancaran aktivitas masyarakat dan keberlanjutan infrastruktur di Indragiri Hulu.